Posted by: mcenter | July 14, 2007

Madura Belum Layak Jadi Provinsi


TEMPO Interaktif, Kediri:Munculnya aspirasi dari masyarakat Pulau Madura untuk mendirikan provinsi sendiri, lepas dari Jawa Timur ditanggapi pesimistis anggota DPR RI asal Pamekasan, Jawa Timur, Mahfud M.D.

Menurut bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan itu, Madura belum layak dijadikan provinsi karena kualitas sumber daya manusianya belum memadai.

“Tunggu sampai 15 tahun lagi kalau mau jadikan Madura
sebagai provinsi,” kata Mahfud saat berpamitan
dengan warga Kediri karena telah selesai menjalani 4
tahun masa kontrak sebagai Rektor Universitas
Islam Kadiri, Jumat siang tadi.

Menurutnya, alasan Madura tidak layak dijadikan
provinsi karena 70 persen dari 3,2 juta penduduk
Madura hanya lulusan setingkat sekolah dasar dan drop
out
.

“Itu hasil survei Azizs Dja’far, dosen Universitas
Trunojoyo Bangkalan. Saya benar-benar kaget melihat
survei itu dan membuat saya pesimis tentang provinsi
Madura,” kata Mahfud.

Menurutnya, tidak ada artinya mendirikan provinsi jika
untuk mengelolanya diserahkan penduduk dari luar
Madura. “Coba bayangkan, di Madura tidak ada satupun
toko buku dan perpustakaan,” katanya.

Mahfud mengatakan, pada 2001 wacana provinsi
Madura sudah mulai berkembang dan dia merupakan salah
satu pendukungnya. Bahkan Mahfud sempat didatangi tokoh
masyarakat Madura kepulauan seperti Pulau Kangean dan
Sepudi.

Mereka mendesak mendirikan Kabupaten Madura
Kepulauan agar syarat membentuk provinsi menimal
memiliki 5 kabupaten/kota terpenuhi.

“Tapi setelah melihat kenyataan tingkat sumber daya manusia yang rendah, saya menjadi tidak mendukung. Tunggu sampai masyarakat berpendidikan minimal SMA semua,” kata
Mahfud.

Secara yuridis Madura sangat memungkinkan menjadi
provinsi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32/2004
untuk menjadi provinsi, dibutuhkan minimal lima
wilayah setingkat kabupaten/kota. Saat ini di Madura
baru ada empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep.

“Soal yuridis mudah penangannya. Pecah saja Pemekasan
menjadi kabupaten dan kota, sehingga syarat lima
kabupaten/kota terpenuhi. Soal dukungan politik saya
yakin semua anggota DPRD dan kepala daerah setuju.
Tapi masalah sumber daya manusia yang membuat tidak siap.”

Dwidjo U Maksum

Sumber Tempo

Jum’at, 05 Januari 2007 | 16:38 WIB


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: